Salah satu tantangan terbesar dalam penyaluran bantuan sosial adalah memastikan agar bantuan benar-benar tepat sasaran. Tidak jarang terjadi kasus di mana keluarga mampu justru menerima bantuan, sementara keluarga miskin yang seharusnya berhak malah terlewat. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah melalui Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 79/HUK/Tahun 2025 menetapkan sistem desil sebagai acuan dalam pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraannya.
Apa Itu Sistem Desil?
Secara sederhana, desil adalah pembagian populasi ke dalam sepuluh kelompok yang sama besar (masing-masing 10%) berdasarkan tingkat pengeluaran per kapita per bulan. Desil 1 mencerminkan kelompok masyarakat dengan pengeluaran terendah (paling miskin), sedangkan Desil 10 mewakili kelompok dengan pengeluaran tertinggi (paling kaya).
Dengan sistem ini, pemerintah tidak hanya sekadar membedakan antara “miskin” dan “tidak miskin”, tetapi mampu melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih rinci dan terstruktur.
Kategori Desil Berdasarkan Pengeluaran
Berdasarkan keputusan terbaru, klasifikasi desil dibagi sebagai berikut:
-
Miskin Ekstrem: pengeluaran Rp 500.000 per kapita per bulan.
-
Miskin: Rp 500.000 – Rp 650.000.
-
Rentan Miskin: Rp 650.000 – Rp 800.000.
-
Menengah Bawah: Rp 800.000 – Rp 1 juta.
-
Menengah: Rp 1 juta – Rp 1,25 juta.
-
Menengah Atas: Rp 1,25 juta – Rp 1,5 juta.
-
Mapan: Rp 1,5 juta – Rp 1,8 juta.
-
Kaya: Rp 1,8 juta – Rp 2,2 juta.
-
Sangat Kaya: Rp 2,2 juta – Rp 3 juta.
-
Super Kaya: lebih dari Rp 3 juta.
Pembagian ini memberi gambaran jelas bahwa ukuran kesejahteraan diukur bukan dari kepemilikan harta atau aset, melainkan dari pengeluaran rutin per kapita yang lebih menggambarkan daya beli dan kebutuhan dasar sehari-hari.
Fungsi Desil dalam Penyaluran Bansos
Sistem desil digunakan untuk:
-
Menentukan penerima prioritas: program bantuan sosial seperti PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) difokuskan kepada kelompok desil 1 hingga desil 5.
-
Mengurangi salah sasaran: dengan data pengeluaran yang jelas, peluang orang mampu menerima bantuan menjadi lebih kecil.
-
Membantu perumusan kebijakan: pemerintah dapat menyusun strategi yang berbeda sesuai kelompok, misalnya subsidi pangan untuk desil 1–3, dan program pemberdayaan usaha untuk desil 4–5.
Mengapa Sistem Ini Penting?
Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar dan beragam kondisi sosial ekonomi. Tanpa sistem klasifikasi yang jelas, penyaluran bantuan rentan terhadap ketidakadilan. Dengan adanya desil, pemerintah memiliki peta kesejahteraan masyarakat yang lebih detail, sehingga setiap kebijakan lebih terarah dan efektif.
Selain itu, sistem ini juga membantu masyarakat memahami posisi mereka dalam struktur ekonomi nasional. Misalnya, keluarga dengan pengeluaran Rp 1,2 juta per kapita per bulan bisa mengetahui bahwa mereka berada di kategori menengah, bukan miskin.
Penutup
Sistem desil adalah langkah maju dalam memperbaiki tata kelola bantuan sosial di Indonesia. Dengan klasifikasi yang jelas dan berbasis data pengeluaran, diharapkan program-program pemerintah dapat lebih tepat sasaran, mengurangi ketimpangan, serta mendorong terciptanya kesejahteraan yang lebih merata di seluruh lapisan masyarakat.
Melalui kebijakan ini, masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat memperoleh bantuan secara adil, sementara kelompok yang lebih mampu diarahkan untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi bangsa.